ASA 2009

Stay Updated with the Latest Tech Info!

Featured Articles

download game bloody roar free

By asa-2009 Monday, April 23, 2012 4 comments

TENGGANG WAKTU PUTUSAN TUN YANG POSITIF

By asa-2009 1 comment

TENGGANG WAKTU PUTUSAN TUN YANG POSITIF

Keputusan positif yaitu: sebuah keputusan pemberian hak-hak tertentu yang sebenarnya hak itu sudah ada untuk mendapatkannya dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Keputusan Positif terdiri atas lima golongan yaitu:

1. Keputusan yang umumnya melahirkan atau menimbulkan keadaan hukum baru.

2. Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja.

3. Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum.

4. Yang memberikan beban (kewajiban).

5. Yang memberikan keuntungan.

Keputusan yang memberikan keuntungan adalah:

§ Dispensasi, yaitu pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya.

§ Izin (vergunning), yaitu dispensasi dari suatu larangan.

§ Lisensi, yaitu izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.

§ Konsesi, yaitu penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk memindahkan kampung, membuat jalan raya dan sebagainya. Oleh karena itu pemberian konsesi haruslah dengan kewaspadaan, kewicaksanan, dan perhitungan yang sematang-matangnya.

Ø Pengecualian Positif.

§ Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan KTUN.

§ Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

§ Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah jangka waktu.

§ Bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Tenggang Waktu

Pada proses pengajuan gugatan di PTUN yang penting harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan dapat diajukan hanya dalam 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Konsekuensi yuridis akibat tidak dipenuhinya syarat limitatif (bersifat membatasi) mengenai tenggang waktu tersebut, adalah gugatan oleh ketua pengadilan dapat dinayatakan tidak diterima karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya. Bagi penggugat, pengertian sejak saat diterimanya keputusan (bechikking) yang bersangkutan ini perlu diteliti, apakah keputusan TUN yang disampaikan memang berupa suatu keputusan TUN yang positif telah dikeluarkan, ataukah merupakan keputusan TUN fiktif menurut pasal 3 ayat 2 atau merupakan keputusan TUN yang memuat pasal 3 ayat 3.

Metode perhitungan tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan adalah meliputi:

1. Untuk keputusan positif (berwujud, pasala 1 angka 3) maka, saat mulai dihitungnya 90 hari adalah menurut bunyi rumusan pasal 55 beserta penjelasannya, yaitu:

§ Sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara (KTUN) yang digugat itu yang memuat nama penggugat.

§ Sejak hari pengumuman KTUN tersebut dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan.

2. Keputusan fiktif (pasal 3), perhitungan tenggang waktu 90 hari tersebut harus dilihat apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan mengenai batasan tenggang waktu keharusan badan atau pejabat tata usaha negara mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Sehingga, perhitungan tenggang waktu 90 hari tersebut adalah:

§ Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat 2, maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

§ Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat 3, maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

JENIS-JENIS TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN NEGARA

By asa-2009 0 comments

JENIS-JENIS TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN NEGARA

Dalam melaksanakan kegiatan, pemerintah melalui pejabat atau badan tata usaha Negara melakukan beberapa jenis perbuatan untuk menjalankan tugasnya. Suatu perbuatan harus dibedakan, antara perbuatan pemerintah atau pribadi si pejabat, hal ini perlu di sikapi mengingat seorang pejabat sekaligus seorang individu,(person) yang juga melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan tertentu, padahal akibatnya tentu berbeda. Menurut Muchsan untuk menentukan kapan suatu perbuatan di anggap sebagai perbuatan pemerintah yaitu manakala:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah(bestuurorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

2. Perbuatan tersebut di laksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah

3. Perbuatan tersebut di maksudkan sebagai sarana untuk menumbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.

4. Perbuatan yang bersangkutan di lakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.

Maka perbuatan pemerintah tersebut di atas dapat di kelompokkan ke dalam 3 jenis sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan materiil ( materiele daad)

b. Mengeluarkan peraturan (regeling)

c. Mengeluarkan keputusan (beschikking)

Perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan materiil, adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh semua pejabat atau badan tata usaha Negara sehari-hari. Perbuatan ini secara riil dapat dil lihat dengan mata telanjang sekalipun, seperti tugas PEMDA melakukan perbaikan jalan, penebangan pohon, pengerukan sungai dan perbuatan lain yang sifatnya secara nyata di lakukan. Perbuatan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan/regelling, di maksudkan dengan tugas hUkum yang di emban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Maksud perkataan umum dalam pengertian regeling atau peraturan, berarti pemerintah/pejabat tata usaha Negara sedang dalam upaya mengatur semua warga masyarakat tanpa terkecuali, atau dengan perkataan lain, peraturan ini di tujukan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali, dan bukan bersifat khusus.

Sebagai contoh, perbuatan pemerintah menerbitkan peraturan tentang syrat-syarat, yang harus di penuhi dalam upaya mengajukan permohonan pembuatan KTP ataupun IMB. Dalam kedua peraturan tersebut , pemerintah tidak menyebut nama atau identitas orang perorang , akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan melaksanakan permohonan kedua akta hukum di atas.

Berbeda dengan regeling, tugas pemerintah di bidang penerbitan keputusan atau beschikking, lebih bersifat khusus atau spesifik. Dalam tugasnya mengeluarkan keputusan, pengaturan dilakukan untuk orang-orang dengan identitas tertentu, alamat tertentu. Menurut Indroharto beschikking di tujukan adressat atau persona hukum tertentu.

Perbedaan lain, dalam peraturan, sifat perbuatan yang di atur masih abstrak karena belum terlaksana, akan tetapi dalam penerbitan keputusan hal yang di atur sudah riil atau nyata terjadi, dan oleh karenanya istilah keputusan ini dalam sifat yang demikian di sebut sebagai ketetapan. Sebagai contoh keputusan atau ketetapan adalah penerbitan keputusan pemerintah untuk mengangkat si A yang beralamat di semarang, umurnya sekian untuk menjadi pegawai negeri sipil. Perbuatan itu sudah langsung di laksanakan dan jelas kepada siapa perbuatan itu di tujukan.

PTUN sebagai lembaga peradilan tidak menangani semua sengketa yang terjadi antara pencari keadilan atau yustisiabel dengan pejabat tata usaha Negara, dalam ketiga jenis tindakan di atas. Dari ketiga tindakan administrasi pemerintahan tersebut di atas, maka yang masuk dalam wilayah kompetensi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketanya adalah terbatas kepada perbuatan administrator, dalam bentuk mengeluarkan keputusan saja. Perbuatan pemerintah lainnya, yaitu melakukan perbuatan materiil maupun mengeluarkan peraturan yang tidak di tangani oleh peradilan umum melalui gugatan perdata biasa.

PTUN sebagai lembaga peradilan administrasi, bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara yang terjadi, antara yustisiabel dengan pejabat atau badan tata usaha Negara. Kompetensi PTUN ini ada yang bersifat langsung, maka yustisiabel atau dalam teknis peradilan di sebut sebagai penggugat dapat secara langsung mengajukan gugatannya di PTUN, sedang sifat tak langsung dari PTUN, apabila dalam mekanisme penyelesaian sengketa administrasi atau tata usaha Negara itu telah ada lembaga atau badan administrasi yang menanganinya. Salah satu sengketa tata usaha Negara yang telah mempunyai lembaga administrasi sebagai wadah penyelesaiannya adalah sengketa di bidang kepegawaian.

Sengketa di bidang kepegawaian menurut faisal tidak bisa langsung di tangani oleh PTUN mengingat telah mempunyai lembaga administrasi yang khusus menangani sengketanya. Yaitu melalui prosedur keberatan, dan berpuncak pada BAPEK (Badan pertimbangan kepegawaian) PTUN sebagai lembaga peradilan baru bisa menangani sengketa kepegawaian apabila para pihak yang bersengketa telah menggunakan upaya administrasi melalui upaya hukum administratif yang ada sesuai PP 30 tahun 1980 Tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sifat penanganan yang tidak langsung ini berkait erat dengan ketentuan kompetensi PTUN sebagaimana di atur dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 sebagi berikut :

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus di selesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah di gunakan.

Pembatasan kompetensi PTUN dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya dari sifat langsungnya penanganan saja, tetapi PTUN juga tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara yang di keluarkan oleh admistrator dalam kondisi-kondisi tertentu. Pembatasan ini sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU no. 5 tahun 1986 sebagai berikut :

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan lain adalah yang menyangkut materi atau isi dari ketetapan yang disengketakan. PTUN tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara, yang materinya menyangkut hal yang diatur dalam pasal 2 UU no. 9 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang—undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Republik Indonesia.

7. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Untuk memeriksa perkara tata usaha Negara TNI, dilaksanakan oleh PTUN berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

INSULIN BABI BAGI PENDERITA DIABETES

By asa-2009 0 comments

INSULIN BABI BAGI PENDERITA DIABETES

by : Abdul Wahab

I. PENDAHULUAN

Dunia obat-obatan berkembang sedemikian pesat, mengikuti kualitas dan kuantitas penyakit yang tak kalah cepatnya berkembang. Aspek kehalalan kembali menjadi korban penelitian farmasi yang telah memanfaatkan apa saja, asalkan bisa memberikan kesembuhan. Termasuk penggunaan bahan dari babi, organ manusia, dan bahan haram lainnya. Pengkajian mengenai kehalalan obat ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, terutama berkaitan dengan minimnya informasi yang bisa diakses masyarakat umum. Pada obat-obatan yang beredar melalui resep dokter sangat sulit ditelusuri kandungan dan komposisi bahannya, karena akses yang didapatkannya juga sangat terbatas.

Beberapa temuan yang didapatkan di dunia obat antara lain adalah penggunaan bahan utama dari babi, penggunaan bahan tambahan dari babi, penggunaan bahan penolong dari babi, penggunaan embrio dan organ manusia serta penggunaan alkohol.

II. LATAR BELAKANG

Insulin merupakan hormon yang digunakan untuk mengatur gula tubuh. Penderita diabetes memerlukan hormon insulin dari luar guna mengembalikan kondisi gula tubuhnya menjadi normal kembali. Insulin ini dimasukkan dengan cara penyuntikan atau injeksi. Menurut Prof Dr Sugijanto dari Universitas Airlangga, sumber insulin ini bisa berasal dari kelenjar mamalia atau dari mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Jika dari mamalia, insulin yang paling mirip dengan insulin manusia adalah dari babi (lihat strukturnya).[1] Dalam hal ini pemakalah akan memaparkan bagaimana hukum menurut islam apabila insulin ini diperoleh dari babi yang merupakan salah satu binatang najis mugholadhoh.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Insulin

Insulin merupakan salah satu hormon didalam tubuh manusia yang dihasilkan oleh sel beta pulau lengerhans yang berada didalam kelenjar pangkreas. Insulin dapat juga disebut protein yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula di dalam tubuh atau untuk mengatur metabolisme gula. Jadi fungsi dari insulin ini adalah mengubah glokosa menjadi glikogen yang menjadi sumbertenaga bagi manusia. Apabila seseorang kekurangan hormon ini maka kebanyakan dari mereka mudah terserang penyakit diabetes militus (kencing manis) karena kadar gula dalam darah sangat tinggi. Terdapat banyak zat yang terkandung dalam tubuh manusia yang mana dalam proses pembentukannya terjadi cukup lama namun sangat penting bagi tubuh dan zat ini dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tubuh seperti kelenjar gondok, kelenjar hati, kelenjar pangkreas dll. Dan tentunya hormon yang dihasilkan masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda.

Kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula tinggi yangberkepanjangan sehingga sering mengakibatkan beragam penyakit atherosclerosis seperti serangan jantung, stroke, penyakit pembuluh darah perifer, gagal ginjal kronis, kebutaan, amputasi dll. Gula darah yang tinggi adalah akibat pabrik insulin yaitu pangkreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan manusia, sekaligus sel-sel tubuh menjadi kurang sensitive dengan insulin. Akibatnya dibutuhkan insulin yang lebih banyak untuk memasukan gula darah kedalam sel. Jika gagal dimasukan ke dalam sel maka gula darah akan tetap di pembuluh darah dan bila diukur kadarnya tinggi.[2]

B. Pemanfaatan Insulin Babi Bagi Manusia

Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia, maka kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena secara alami dengan bertambahnya usia maka fungsi pangkreas akan semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pangkreas maka menurun pula fungsi insulin dalam tubuh manusia. Dengan menurunya insulin dalam tubuh manusia maka kemampuan tubuh untuk mencegah gula darah akan semakin menurun. Pada saat itulah manusia mudah terkena penyakit yang disebut kencing manis dan memerlukan suntikan insulin.[3]

Salah satu dari insulin yang sudah tidak asing lagi digunakan dalam dunia kedokteran adalah insulin babi. Untuk menghasilkan 1 pound insulin didapatkan dari 60 ribu ekor babi serta diperkirakan mampu mengobati pasien diabetes sebanyak 750-1000 orang selam setahun. Jika produksi babi pertahun sebanyak 85 juta maka insulin yang mampu dihasilkan selam setahun adalah 1.400 pound. Jumlah tersebut dapat mengobati pasien sebanyak 1,050–1,4 juta pertahunnya. Merupakan jumlah yang luar biasa dalam ilmu kedokteran.[4]

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pangkreas sapi namun hasilnya kurang menggembirakan, meskipun gennya cocok. Dari seekor sapi hanya menghasilkan insulin ½ cc saja, yang berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik saja. Kemudian percobaan pembuatan insulin dari pangkreas kera alhasil menunjukan gennya tidak cocok dengan manusia dan ini sama sekali tidak dapat digunakan. Akhirnya dicoba membuat insulin dari ekstraksi pangkreas babi. Dan ternyata gennya cocok dengan manusia jumlah cc-nya pun mencukupi.Mula-mula insulin dibuat dari gen pangkreas babi yang diklon dalam bakteri. Dalam waktu 24 jam dari satu gen menghasilkan milyaran gen. kini insulin dibuat dari gen pangkreas babi yang diklon dalam ragi. Karena organism ragi lebih komplek dari bakteri, maka hasilnya lebih baik. Dari 1 gen pangkreas babi yang diklon dalam ragi pada tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin dari bahan proses itulah yang kini beredar diseluruh dunia.[5]

C. Pandangan islam mengenai Pemanfaatan Insulin Babi

Pemanfaatan babi hukumnya haram, baik atas daging, lemak, maupun bagian-bagian lainnya. Firman Allah SWT dalam Qur’an surat Al maidah ayat 3 disebutkan bahwa:

ôMtBÌhãm ãNä3ø‹n=tæ èptGøŠyJø9$# ãP¤$!$#ur ãNøtm:ur ÍƒÌ“YÏƒø:$# !$tBur ¨@Ïdé& ÎŽötóÏ9 «!$# ÇÌÈ

Artinya: “Diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maidah: 3)

Ayat ini mengharamkan konsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Demikian juga dengan firman-Nya dalam QS.Al-An’am ayat145 dan QS. An-Nahl ayat 115, juga mengharamkan konsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Dalil-dalil pada beberapa ayat ini merupakan nash yang jelas, yang menegaskan tentang keharaman, antara lain mengkonsumsi babi. Al-Qur’an menggunakan kata lakhma (daging) karena sebagian besar pengambilan manfaat dari babi adalah daging. Selain itu, dalam daging babi selalu terdapat lemak.

Kendati Al-Qur’an menggunakan kata lakhma, pengharaman babi bukan hanya dagingnya, tetapi seluruh tubuh hewan babi. Pandangan ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

من إطلاق الجزء وإرادة الكل

Artinya: yang disebutkan sebagian dan dikehendaki seluruhnya.

Dalam permasalahan insulin ini tentunya kita tidak boleh serta merta menghukuminya boleh karena itu untuk pengobatan ataupun haram karna itu dari barang yang najis. Kita lihat dulu bagai mana kondisi, bagaiman keadaan penerima insulin tersebut. Ketika seorang pengidap diabetes masih dalam keadaan yang bisa dikatakan masih sehat, masih bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti dengan mengurangi konsumsi gula ia akan berpotensi sembuh, tentunya dalam pemanfaatannya insulin babi ini tidak perlu dan bisa dikatakan dilarang. Karena kemungkinan untuk sembuh dengan menggunakan jalan yang halal masih ada.

Berbeda halnya, jika pengidap diabetes tersebut telah beberapa kali melakukan pengobatan, bermacam-macam obat sudah pernah dicoba namun hasilnya nihil. Apabila pemberian insulin babi ini tidak dilakukan, ia kemungkinan terkena penyakit atherosclerosis seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka hukumnya boleh dilakukan.

Berdasarkan keterangan dalam kitab Al-Iqna’ Juz 1:

ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة

“Seandainya tulangnya yang pecah dapat tersambung kembali dengan menggunakan benda yang najis karena tidak ada benda yang suci untuk menyambungnya maka hal itu termasuk udur serta shalatnya di hukumi sah karena dhorurat”

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa orang yang dalam keadaan dhorurat dalam hal ini mengenai penggunaan insulin, diperbolehkan menggunakan barang yang najis meskipun najis mugholadhoh. Hal ini sesui dengan kaidah fiqih:

الضرورات تبيح المحظورات

“Dhorurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”[6]

IV. KESIMPULAN

Insulin merupakan hormon yang dihasilkan tubuh manusia dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes atau kencing manis.

Namun pada saat ini kebanyakan insulin berasal dari organ (pangkreas) babi. Maka penggunaan insulin buatan ini hanya boleh digunakan ketika seseorang benar-benar membutuhkannya. jika pengidap diabetes tersebut telah beberapa kali melakukan pengobatan, bermacam-macam obat sudah pernah dicoba namun hasilnya nihil, dan apabila pemberian insulin babi ini tidak dilakukan, ia kemungkinan terkena penyakit atherosclerosi,maka hukum nya boleh, tetapi dalam artian boleh disini hanya sekedar untuk pengobatan saja.

V. PENUTUP

Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari, bahwasanya dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan, supaya dapat dijadikan bahan koreksi dan acuan di kemudian hari.

[1] Slamet Sigit, Kesehatan Masyarakat, bandung : Citra Bakti hlm. 34

[2] Irga Suganda, Diabetes Mellitus (kencing manis). Jakarta: Gramedia. Hlm. 10

[3] Djamaluddin Miri, Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004M), Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Cet. III hal. 541.

[4] Irga Suganda, Diabetes Mellitus (kencing manis). Jakarta: Gramedia. Hlm. 25.

[5] Djamaluddin Miri, loc. Cit.

[6] Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awaliyah Jakarta : Sa’adiyah Putra halm 32